Warga Twitter Indonesia sedang ramai membicarakan tagar #Judol vs Kominfo. Hal ini dipicu kemarahan publik akibat serangan hacker ke Pusat Data Nasional (PDN) milik Kominfo. Langkah Kominfo blokir internet Kamboja-Filipina diambil sebagai langkah tegas walaupun dianggap kontroversial.
Tapi benarkah langkah ini efektif memberantas judi online (judol)?
Video ini membahas pro dan kontra dari kebijakan pemutusan akses internet tersebut.
Kominfo Putus Akses Internet untuk Memberantas Judi Online
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyatakan langkah pemutusan diambil untuk pemberantasan judi online yang semakin meresahkan. Melalui surat bernomor B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024, Kominfo meminta penyelenggara jasa telekomunikasi memutus akses internet dari dan ke negara yang diduga menjadi sarang judi online tersebut.
Dampak dan Efektivitas Pemblokiran
Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya dari Vaksin.com menilai pemutusan akses internet dapat mengganggu pengelola judi online. Namun, ia menekankan langkah ini tidak menjamin pemberantasan total. Teknologi VPN masih memungkinkan warga Indonesia mengakses situs judi dari negara lain.
Alfons berpendapat, pemutusan akses internet bisa efektif jika dilakukan dengan cermat dan tepat sasaran. Dampak terbesar akan dirasakan pengelola judi online yang umumnya menargetkan masyarakat dengan literasi digital rendah, yang belum familier dengan VPN.
Pemutusan akses internet ke Kamboja dan Davao, Filipina merupakan langkah kontroversial yang diambil Kominfo untuk memberantas judi online. Meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan, kebijakan ini diharapkan dapat menyulitkan pengelola judi online menjalankan aksinya.
Video menarik lainnya
Gibran tegas mengingatkan bahwa BSU jangan untuk judi online dan rokok. Bantuan harus dipakai produktif…
Pemerintah akan menindak penerima bansos yang terbukti melakukan penyalahgunaan bansos untuk judi online dengan sanksi…
Rakor Kemenko Polkam bahas sanksi tegas bagi penerima bansos yang terlibat judi online, termasuk pengurangan…
Perceraian di Banyuasin meningkat drastis akibat krisis ekonomi rumah tangga dipicu oleh judi online dan…
Pemerintah evaluasi penerima bansos, berdasarkan data PPATK—571.410 NIK terindikasi main judi online sepanjang 2024—untuk memastikan…
Pemerintah tegas menyatakan tidak ada toleransi judi online dari aktor hingga sistem pembayaran, sesuai perintah…