Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wahyudi alias Denny Cagur diduga promosi judi online. Denny merespons video dirinya yang mempromosikan judi online di media sosial. Ia mengaku telah memberikan keterangan kepada Bareskrim Polri terkait video tersebut. Hal ini disampaikan Denny di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2024.
Denny menjelaskan bahwa ada 27 artis lain yang juga diperiksa di Bareskrim terkait kasus serupa. Pemeriksaan tersebut berlangsung saat dirinya menjalani proses sebagai anggota parlemen. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci kapan pemanggilan itu dilakukan. Denny menyatakan bahwa ia pasrah mengikuti prosedur kepolisian terkait penyelidikan dugaan promosi judi online.
Sebelumnya, beredar di media sosial X sebuah video yang menampilkan anggota Komisi X DPR RI, Denny Cagur, diduga mempromosikan situs judi online. Dalam video tersebut, Denny menyebutkan bahwa judi online yang ia promosikan adalah “game online.”
Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Aram Indradi, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan tim penyelidik. Adi menegaskan bahwa kepolisian akan menyelidiki dugaan promosi judi online yang dilakukan Denny Cagur.
Adi juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mempromosikan sesuatu yang ternyata berkedok promosi judi online. Sebab, mempromosikan judi online adalah tindak pidana. Ia menekankan bahwa pihak kepolisian sedang gencar memburu pelaku promosi judi online. Oleh karena itu, Adi kembali mengingatkan agar masyarakat, terutama yang memiliki banyak pengikut di media sosial, tidak mempromosikan judi online.
Video menarik lainnya
Gibran tegas mengingatkan bahwa BSU jangan untuk judi online dan rokok. Bantuan harus dipakai produktif…
Pemerintah akan menindak penerima bansos yang terbukti melakukan penyalahgunaan bansos untuk judi online dengan sanksi…
Rakor Kemenko Polkam bahas sanksi tegas bagi penerima bansos yang terlibat judi online, termasuk pengurangan…
Perceraian di Banyuasin meningkat drastis akibat krisis ekonomi rumah tangga dipicu oleh judi online dan…
Pemerintah evaluasi penerima bansos, berdasarkan data PPATK—571.410 NIK terindikasi main judi online sepanjang 2024—untuk memastikan…
Pemerintah tegas menyatakan tidak ada toleransi judi online dari aktor hingga sistem pembayaran, sesuai perintah…