Keterlibatan 11 pegawai Komdigi kasus judi online ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus situs judol menjadi sebuah ironi. Para tersangka berperan menyusup sebagai pendukung teknis sistem pemblokiran konten, namun justru membantu membuka akses situs judi.
Kantor Kementerian digeledah polisi pada Jumat, 1 November 2024 terkait penyelidikan kasus judi online. Meskipun pengungkapan ini merupakan “pil pahit”, seluruh jajaran Kementerian siap mendukung penuntasan kasus. Mereka telah melakukan pemberhentian sementara PNS untuk menunjukkan ketegasan dan mengkoreksi kesalahan internal.
Berdasarkan keterangan polisi, bandar judi online memberikan setoran setiap dua pekan sekali kepada oknum pegawai Komdigi yang bertugas memblokir situs. Uang disetor melalui money changer atau tunai, memungkinkan situs judi beroperasi bebas di Indonesia. Polisi telah menggeledah dua money changer terkait kasus ini.
Dari total 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya 4.000 situs diblokir. Seribu situs lainnya “dibina” dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada oknum Komdigi. Polisi telah menetapkan 11 pegawai Komdigi dan 4 warga sipil sebagai tersangka.
Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita:
Kasus ini sempat menyeret nama mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi, namun ia menyangkal keterlibatan dan bersedia diperiksa. Kementerian Komdigi berjanji melakukan audit internal sistem dan sumber daya manusia untuk membersihkan lembaga dari kasus judi online.
Video menarik lainnya
Budi Arie singgung adanya partai mitra judi online yang sudah masuk parlemen, sambil menegaskan posisi…
Budi Arie tepis tuduhan terima jatah judi online, sebut partai mitra judol dan klaim jadi…
Budi Arie akui pernah digoda bisnis judi online untuk menjaga situs, namun tegas menolak dan…
Budi Arie Setiadi membantah tudingan terlibat dalam kasus judi online, menyebutnya sebagai fitnah dan framing…
Kode PM diduga merujuk pada Budi Arie dalam dakwaan kasus judi online, dengan alokasi 50%…
Diskusi hangat tentang kemungkinan aliran dana judi online ke partai politik, termasuk dugaan pendirian partai…