Keterlibatan 11 pegawai Komdigi kasus judi online ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus situs judol menjadi sebuah ironi. Para tersangka berperan menyusup sebagai pendukung teknis sistem pemblokiran konten, namun justru membantu membuka akses situs judi.
Kantor Kementerian digeledah polisi pada Jumat, 1 November 2024 terkait penyelidikan kasus judi online. Meskipun pengungkapan ini merupakan “pil pahit”, seluruh jajaran Kementerian siap mendukung penuntasan kasus. Mereka telah melakukan pemberhentian sementara PNS untuk menunjukkan ketegasan dan mengkoreksi kesalahan internal.
Berdasarkan keterangan polisi, bandar judi online memberikan setoran setiap dua pekan sekali kepada oknum pegawai Komdigi yang bertugas memblokir situs. Uang disetor melalui money changer atau tunai, memungkinkan situs judi beroperasi bebas di Indonesia. Polisi telah menggeledah dua money changer terkait kasus ini.
Dari total 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya 4.000 situs diblokir. Seribu situs lainnya “dibina” dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada oknum Komdigi. Polisi telah menetapkan 11 pegawai Komdigi dan 4 warga sipil sebagai tersangka.
Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita:
Kasus ini sempat menyeret nama mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi, namun ia menyangkal keterlibatan dan bersedia diperiksa. Kementerian Komdigi berjanji melakukan audit internal sistem dan sumber daya manusia untuk membersihkan lembaga dari kasus judi online.
Video menarik lainnya
Gibran tegas mengingatkan bahwa BSU jangan untuk judi online dan rokok. Bantuan harus dipakai produktif…
Pemerintah akan menindak penerima bansos yang terbukti melakukan penyalahgunaan bansos untuk judi online dengan sanksi…
Rakor Kemenko Polkam bahas sanksi tegas bagi penerima bansos yang terlibat judi online, termasuk pengurangan…
Perceraian di Banyuasin meningkat drastis akibat krisis ekonomi rumah tangga dipicu oleh judi online dan…
Pemerintah evaluasi penerima bansos, berdasarkan data PPATK—571.410 NIK terindikasi main judi online sepanjang 2024—untuk memastikan…
Pemerintah tegas menyatakan tidak ada toleransi judi online dari aktor hingga sistem pembayaran, sesuai perintah…