Mahfud MD Sebut Pemeriksaan Budi Arie Soal Judi Online Sebagai Langkah Positif

• Mahfud MD menanggapi pemeriksaan Budi Arie oleh penyidik terkait dugaan kasus korupsi dan judi online.
• Pemeriksaan dianggap sebagai langkah positif dan kemajuan dalam proses hukum yang teliti.
• Budi Arie dinilai bertanggung jawab atas perekrutan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam kasus judi online.
• Mahfud menyoroti kejanggalan dalam proses seleksi pejabat yang diduga terlibat tanpa melalui seleksi yang jelas.
• Diharapkan pemeriksaan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari proses hukum yang serius dan profesional.

Cerita Lengkap

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menanggapi pemeriksaan eks Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan KORTAS Tipikor terkait dugaan kasus korupsi dan judi online. Mahfud menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan langkah positif dan kemajuan dalam proses hukum yang teliti.

Menurut Mahfud, Budi Arie bertanggung jawab atas perekrutan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam kasus judi online. Ia menyoroti adanya kejanggalan dalam proses seleksi pejabat yang diduga terlibat, di mana seseorang diangkat tanpa melalui seleksi yang jelas, namun diberikan jabatan penting. Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut patut dipertanyakan dan mendukung langkah kepolisian dalam memeriksa Budi Arie.

Mahfud juga berharap pemeriksaan terhadap Budi Arie bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari proses hukum yang teliti. Ia menekankan pentingnya penegak hukum bekerja secara serius dan profesional dalam menangani kasus ini. Selain itu, Mahfud menyebut bahwa biasanya orang-orang yang paling penting diperiksa belakangan setelah proses pengumpulan bukti dari pihak lain selesai dilakukan.

Pemeriksaan terhadap Budi Arie diharapkan dapat mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Langkah ini diharapkan menjadi momentum penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan praktik ilegal lainnya di Indonesia.

Video menarik lainnya