Polisi Tangkap Buronan Judi Online Komdigi di Sleman

• Polisi menangkap buronan judi online berinisial A alias M di Sleman, Yogyakarta.
• A bertugas mengumpulkan website, setoran dana, dan memverifikasi situs agar tidak terblokir.
• Barang bukti senilai Rp16 miliar disita, termasuk uang tunai, aset, dan mobil mewah.
• Total 23 tersangka ditangkap, termasuk 10 pegawai Komdigi yang telah dipecat.
• Polisi masih memburu dua buronan lain yang diduga terlibat dalam jaringan ini.

Cerita Lengkap

Polda Metro Jaya kembali berhasil menangkap buronan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tersangka berinisial A alias M ditangkap di sebuah apartemen di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada Minggu, 17 November, sekitar pukul 3 dini hari WIB.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, tersangka A memiliki peran penting dalam jaringan ini. Ia bertugas mengumpulkan website judi online, mengelola setoran dana dari bandar, serta memverifikasi situs-situs tersebut agar tidak terblokir oleh Komdigi.

Dari tangan tersangka A alias M dan istrinya, D, yang juga telah ditangkap sebelumnya, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, sejumlah aset, dan mobil mewah dengan total nilai mencapai Rp16 miliar. Penangkapan ini menjadi bagian dari upaya polisi dalam mengusut jaringan judi online yang melibatkan pegawai pemerintah.

Sejauh ini, sudah ada 23 tersangka yang berhasil ditangkap dalam kasus ini, termasuk 10 pegawai Komdigi yang kini telah dipecat atas penyalahgunaan wewenang. Sisanya terdiri dari warga sipil yang diduga sebagai bandar judi online. Meski begitu, polisi masih memburu dua buronan lain berinisial J dan BS.

Barang bukti yang disita dari jaringan ini antara lain uang tunai, perhiasan, 28 kendaraan bermotor, alat elektronik, dan senjata api beserta ratusan peluru. Total nilai barang bukti yang disita mencapai Rp16,686 miliar.

Polisi terus berupaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus judi online di Tanah Air, khususnya yang melibatkan instansi pemerintah. Kasus ini menjadi perhatian publik karena mencoreng citra Kementerian Komunikasi dan Digital.

Video menarik lainnya