Polisi telah membenarkan penangkapan Alwin Jabarti Kiemas, alias AJ, terkait kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Diketahui, Alwin merupakan keponakan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia memiliki peran penting dalam kasus judi online di lingkungan Komdigi.
Alwin menjadi salah satu dari 24 tersangka yang ditangkap terkait kasus judi online Komdigi. Ia merupakan pengusaha yang menjabat sebagai CEO PT Djelas Tanda Tangan Bersama. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, pada Senin, 25 November, mengungkap peran dari tersangka Alwin.
Alwin Jabarti berperan memfilter dan memverifikasi website judi online agar tidak diblokir oleh pemerintah. Kementerian Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online, namun mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judi online dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat, 1 November lalu. Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang. Kantor satelit yang dikendalikan oleh para tersangka melindungi sejumlah situs judi online yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.
Kasus ini menunjukkan bagaimana Alwin Jabarti Kiemas, dengan perannya di Komdigi, memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi dalam industri judi online. Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap jaringan yang lebih luas terkait kasus ini.
Video menarik lainnya
Gibran tegas mengingatkan bahwa BSU jangan untuk judi online dan rokok. Bantuan harus dipakai produktif…
Pemerintah akan menindak penerima bansos yang terbukti melakukan penyalahgunaan bansos untuk judi online dengan sanksi…
Rakor Kemenko Polkam bahas sanksi tegas bagi penerima bansos yang terlibat judi online, termasuk pengurangan…
Perceraian di Banyuasin meningkat drastis akibat krisis ekonomi rumah tangga dipicu oleh judi online dan…
Pemerintah evaluasi penerima bansos, berdasarkan data PPATK—571.410 NIK terindikasi main judi online sepanjang 2024—untuk memastikan…
Pemerintah tegas menyatakan tidak ada toleransi judi online dari aktor hingga sistem pembayaran, sesuai perintah…