97.000 Anggota TNI-Polri Terlibat Judi Online, Pemerintah Bertindak

• Pemerintah ungkap 97.000 anggota TNI-Polri terlibat judi online.
• Perputaran uang judi online mencapai 900 triliun rupiah.
• Langkah tegas: pemblokiran situs, penegakan hukum, dan edukasi publik.
• Fokus keamanan siber: perkuatan website pemerintah dan pemulihan data.
• Kerjasama lintas lembaga untuk memberantas judi online.

Cerita Lengkap

Anggota TNI-Polri terlibat judi online – Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, baru saja pemerintah, dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait bersama TNI, Polri, Kejaksaan, BSSN, Bank Indonesia, OJK, dan PPTK, telah menindaklanjuti hasil capaian dari penanganan judi online serta keamanan siber dan perlindungan data. Judi online saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online di Indonesia telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas adalah kelas menengah ke bawah.

Sebanyak 97.000 anggota TNI-Polri dan 1,9 juta pegawai swasta terlibat dalam judi online. Bahkan, 80.000 pemain judi online berusia di bawah 10 tahun. Angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya masif dalam memberantas judi online. Masifnya jumlah judi online ini dapat dipahami karena menurut pakar keamanan siber, judi online dapat mendatangkan hormon yang membuat pemain merasa senang dan bahagia ketika memenangkan permainan. Padahal, kemenangan itu sudah diatur oleh operator judi online agar deposit dananya semakin besar. Ketika deposit sudah besar, pemain dipastikan akan kalah dan kehilangan uangnya.

Judi online saat ini sudah seperti wabah yang menjangkiti berbagai kalangan, dari tua hingga anak-anak. Dari fakta dan kondisi yang sudah sangat meresahkan ini, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum, memotong dan memblokir situs-situs judi online, termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana, serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online. Dari sisi teknis, memang nampak mudah untuk mengidentifikasi dan memblokir situs-situs judi online. Namun, banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir. Oleh karena itu, langkah pemblokiran akan dilakukan dengan lebih agresif.

Dari hasil rapat hari ini, ada tiga hal prioritas yang akan segera ditindaklanjuti dalam upaya pemberantasan judi online. Pertama, kerjasama dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk pemblokiran sistematis. Kedua, penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online, termasuk koordinasi hukum lintas negara untuk menyasar aktivitas pencucian uang. Ketiga, kampanye dan edukasi publik tentang bahaya judi online, menekankan bahwa slot atau judi online adalah penipuan. Masyarakat diberi harapan bisa menang, padahal program judi online sudah di-setting agar masyarakat pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya.

Tiga hal ini akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, BSSN, Bank Indonesia, OJK, dan PPTK. Sedangkan untuk keamanan siber dan perlindungan data, ada dua fokus yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta BSSN. Pertama, memperkuat keamanan website milik pemerintah, termasuk Pemda dan lembaga pendidikan. Kedua, akselerasi penuntasan pemulihan atau recovery terhadap pusat data nasional sementara, baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital. Saya kira itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Menteri Komunikasi dan Digital untuk menambahkan, juga nanti dari Dikti, Kemenag, Polri, Kejaksaan, dan OJK.

Video menarik lainnya