Menteri Koperasi, Budi Arie, menyatakan siap diperiksa terkait kasus judi online. Hal ini diungkapkan setelah penangkapan 11 pegawai Kementerian yang sebelumnya terlibat. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar tidak ada yang menghalangi pengungkapan kasus judi online di tanah air. Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang menyeret 11 pegawai Kementerian tersebut.
Setelah menghadiri sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 6 November, Budi Arie mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah fokus mengurus persoalan di kementeriannya. Meski begitu, ia menegaskan mendukung penuh pemberantasan judi online di tanah air. “Pokoknya saya fokus mengurus keras dan kita dukung penegakan hukum,” ujarnya. Ia juga memastikan bahwa dirinya tetap serius dalam menangani kasus ini.
Sementara itu, terkait dengan kasus maraknya judi online, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi judi online melalui menterinya. Presiden berpesan agar tidak ada yang menghalangi dalam pengungkapan kasus ini. Prabowo juga berpesan agar pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memerangi judi online, karena yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Ini mengapa beliau menaruh perhatian besar dan disampaikan dalam rapat kabinet.
Sebelumnya, ada 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, telah menonaktifkan 11 pegawai yang terkait judi online. Mereka kini telah ditahan oleh pihak kepolisian. Penonaktifan tersebut menjadi langkah awal dari komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.
Video menarik lainnya
Gibran tegas mengingatkan bahwa BSU jangan untuk judi online dan rokok. Bantuan harus dipakai produktif…
Pemerintah akan menindak penerima bansos yang terbukti melakukan penyalahgunaan bansos untuk judi online dengan sanksi…
Rakor Kemenko Polkam bahas sanksi tegas bagi penerima bansos yang terlibat judi online, termasuk pengurangan…
Perceraian di Banyuasin meningkat drastis akibat krisis ekonomi rumah tangga dipicu oleh judi online dan…
Pemerintah evaluasi penerima bansos, berdasarkan data PPATK—571.410 NIK terindikasi main judi online sepanjang 2024—untuk memastikan…
Pemerintah tegas menyatakan tidak ada toleransi judi online dari aktor hingga sistem pembayaran, sesuai perintah…