Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memberikan respon singkat saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya diperiksa terkait kasus judi online. Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 6 November, Budi Arie menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum. Ia menekankan pentingnya pematasan judi online di seluruh lini dan menyatakan, “Jangan dikasih kendor.” Namun, saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi, menegaskan bahwa dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi.
Belakangan ini, Budi Arie menjadi sorotan karena 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi tersangka kasus judi online. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dan membeking ribuan situs judi online. Polisi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Arie, yang merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, meskipun belum ada kepastian kapan pemanggilan tersebut akan dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung.
Sorotan terhadap Budi Arie juga terjadi di ruang rapat Komisi VI DPR RI pada Rabu, 6 November. Fraksi PDIP, melalui Mufti Anam, mendesak Budi Arie untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judi online di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, ada orang-orang terdekat Budi Arie yang terlibat dalam kasus tersebut.
Anggota Fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, dalam rapat yang sama, juga menyinggung soal judi online. Rieke menyebut adanya pinjaman online berkedok koperasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Ia secara blak-blakan menyebut Budi Arie tengah menjadi sorotan karena kasus ini. Rieke meminta Budi Arie segera melakukan skrining di kementeriannya untuk memastikan tidak ada yang terlibat dalam pinjaman online atau judi online.
Penting kiranya untuk menindak tegas jika ada yang terlibat dalam sindikat pinjaman online berkedok koperasi. Rieke menekankan pentingnya gebrakan dari Budi Arie dalam program 100 hari kerja, termasuk memberikan sanksi tegas dan memecat ASN yang terlibat. Sanksi yang diusulkan termasuk berdasarkan Undang-Undang ITE, KUHP, dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Video menarik lainnya
PDIP melaporkan Budi Arie ke polisi atas tudingan keterlibatan partai dalam judi online. Budi Arie…
Darmadi PDIP tegur keras Menkominfo Budi Arie atas pernyataan terkait judi online yang dinilai menyesatkan…
Wasekjen PDIP ultimatum Menkominfo Budi Arie untuk cabut pernyataan soal keterlibatan kader partainya dalam judi…
Judi online sulit diberantas di Indonesia karena kombinasi kompleks dari faktor teknologi, ekonomi, sosial, serta…
Budi Arie disorot DPR terkait dugaan keterlibatan dalam kasus judi online, memicu ketegangan politik dan…
Kamboja kini dikenal sebagai pusat judi online Asia Tenggara berkat regulasi longgar, investasi asing, dan…