Seorang pegawai Kementerian Kominfo, Deden Imadudin, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus perlindungan situs judi online. Dalam kesaksiannya, Deden mengaku sempat berhenti melindungi situs-situs judi tersebut, namun kembali diyakinkan oleh terdakwa Adi Kismanto dan Mur Hijran.
Menurut Deden, saat itu nama Menteri Kominfo disebut-sebut oleh terdakwa untuk meyakinkannya agar tidak khawatir. Kala itu, Menkominfo dijabat oleh Budi Arie Setiadi.
Deden hadir sebagai saksi mahkota dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengungkapkan bahwa setelah tak lagi menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Konten Internet Ilegal di Kominfo, ia berhenti terlibat dalam perlindungan situs judi online. Namun, terdakwa meyakinkannya untuk kembali membantu dan menyebutkan bahwa “orang atas” sudah tahu.
Ketika jaksa menanyakan siapa yang dimaksud dengan “orang atas”, Deden menjawab bahwa yang dimaksud adalah Pak Menteri. Pernyataan itu sontak menjadi perhatian dalam persidangan. Deden sendiri juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama.
Sementara itu, Budi Arie Setiadi merespons santai saat namanya kembali disebut dalam persidangan. Saat ditanya oleh wartawan, ia hanya menanggapi dengan singkat, “Biar saja.”
Sebelumnya, nama Budi Arie memang sempat muncul dalam dugaan bahwa dirinya mengetahui praktik perlindungan situs judi online saat masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2023–2024.
Penyebutan nama tokoh penting seperti Menteri dalam kasus perlindungan situs judi online menjadi sorotan publik. Masyarakat kini menanti kelanjutan kasus ini, apakah akan menyeret nama-nama besar lainnya atau tidak.
Video menarik lainnya
Gibran tegas mengingatkan bahwa BSU jangan untuk judi online dan rokok. Bantuan harus dipakai produktif…
Pemerintah akan menindak penerima bansos yang terbukti melakukan penyalahgunaan bansos untuk judi online dengan sanksi…
Rakor Kemenko Polkam bahas sanksi tegas bagi penerima bansos yang terlibat judi online, termasuk pengurangan…
Perceraian di Banyuasin meningkat drastis akibat krisis ekonomi rumah tangga dipicu oleh judi online dan…
Pemerintah evaluasi penerima bansos, berdasarkan data PPATK—571.410 NIK terindikasi main judi online sepanjang 2024—untuk memastikan…
Pemerintah tegas menyatakan tidak ada toleransi judi online dari aktor hingga sistem pembayaran, sesuai perintah…