Kode PM, yang diduga merujuk pada Budi Arie, muncul dalam dakwaan kasus judi online. Jaksa mengungkap bahwa pembagian uang hasil pengamanan situs judi online mencantumkan kode “Bagi PM” untuk alokasi 50% dari total Rp48 miliar. Selain itu, terdapat kode-kode lain seperti CHF, DR, dan AG yang menunjukkan pembagian kepada pihak-pihak terkait
Meskipun pemerintah menyatakan serius dalam memberantas judi online, fakta bahwa pejabat justru terlibat dalam pengelolaan server situs judi menimbulkan pertanyaan besar. Dari balik layar, ratusan situs judi online tetap aktif beroperasi, dengan adanya indikasi pembagian uang kepada sejumlah oknum.
Jaksa juga mencatat bahwa kode PM bukanlah singkatan dari “Prime Minister”, melainkan merujuk pada “Pak Menteri”, yakni Budi Arie. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Budi Arie menerima jatah 50% dari total Rp48 miliar yang diperoleh dari pengamanan situs judi online. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya soal menjaga server, tetapi juga menjaga setoran yang masuk.
Selain kode PM, terdapat kode-kode lain seperti CHF, DR, dan AG yang menunjukkan pembagian kepada pihak-pihak terkait. Mereka bersama-sama menjaga agar situs judi online tetap hidup demi keuntungan pribadi.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam upaya pemberantasan judi online. Kejaksaan Agung diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Video menarik lainnya
Mantan marinir terlilit utang dan judi online, Satria Artak Kumbara bergabung militer Rusia sebagai tentara…
Polsek Metro Menteng edukasi bahaya judi online kepada siswa SMK Jayawisata Jakarta Pusat, membentuk karakter…
https://www.youtube.com/watch?v=VgvG8h8pv7k Ria Hartini imbau waspada narkoba judi online dan pinjol ilegal kepada masyarakat Kota Metro…
PPATK ungkap penerima bansos terlibat judi daring di Jakarta. Sekitar 15 ribu orang transaksi judi…
PPATK ungkap 15 ribu penerima bansos terlibat judi online Jakarta di 2024 dengan transaksi mencapai…
Agen judi online dituntut penjara hingga 7 tahun karena suap dan penyebaran situs ilegal dengan…