- Kasus judi online seret nama Budi Arie Setiadi, disebut dalam surat dakwaan jaksa.
- Projo: Budi Arie tidak tahu kesepakatan alokasi 50% keuntungan, tidak terima dana.
- Prof. Ibnu: Surat dakwaan adalah fakta hukum, perlu pembuktian di persidangan.
- Agung Baskoro: Persepsi politik penting, Budi Arie perlu konferensi pers untuk klarifikasi.
- Projo fokus dukung pemberantasan judi online dan pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Persidangan jadi kunci, konfrontasi Budi Arie dengan terdakwa diperlukan.
- Potensi perkara meluas ke pelaku lain atau ranah korupsi jika bukti kuat.
- Pemerintah serahkan kasus ke proses hukum, harus transparan untuk stabilitas politik.
Cerita Lengkap
Kasus judi online terus menjadi sorotan publik, terutama setelah nama Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2023-2024, Budi Arie Setiadi, terseret dalam dakwaan jaksa. Narasi ini mencuat setelah terdakwa kasus judi online menyebut nama Budi Arie dalam surat dakwaan. Bagaimana cara mengawal proses hukum agar fakta sebenarnya terungkap? Kami mengupas isu ini bersama narasumber: Sekjen Pro Jokowi (Projo) Handoko, ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Prof. Ibnu Nugroho, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro.
Selamat pagi, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, ke Projo. Nama Budi Arie disebut dalam surat dakwaan kasus judi daring, meskipun beliau telah membantah tegas melalui jurnalis Kompas TV, Audre Candra, via sambungan telepon, bahwa itu hanya sebatas penyebutan nama. Bagaimana respons Projo terhadap fakta hukum ini?
Handoko menjelaskan, Projo tidak menampik bahwa surat dakwaan adalah fakta hukum. Namun, kisah ini ramai karena para tersangka dalam surat dakwaan bersepakat mengalokasikan 50% keuntungan judi online untuk Budi Arie. Masalahnya, Budi Arie tidak mengetahui kesepakatan tersebut, tidak diberitahu, dan tidak ada fakta bahwa beliau menerima aliran dana dari persekongkolan ini. Dua hari lalu, Handoko merilis pernyataan untuk menjelaskan bahwa Budi Arie tidak terlibat. Justru, saat menjadi Menteri Kominfo atas perintah Presiden Joko Widodo, tugas besar Budi Arie adalah memberantas judi online yang marak dan mengganggu kehidupan ekonomi serta sosial masyarakat, terutama di kalangan bawah. Motif para terdakwa menyebut nama Budi Arie tidak jelas, tetapi Projo yakin Budi Arie tidak terlibat.
Apakah keterangan terdakwa seperti Zulkarnain, Apriloni, Adi Krismanto, Alwin Jabarti, dan Muhrijan alias Agus merupakan keterangan palsu atau persekongkolan untuk menyeret nama Budi Arie? Handoko menegaskan, meskipun terdakwa bersepakat mengalokasikan 50% keuntungan, Budi Arie tidak tahu dan tidak menerima apa pun. Dalam sidang, harus dibuktikan apakah Budi Arie benar-benar menerima aliran dana sesuai keterangan terdakwa. Projo berharap proses hukum segera menemukan titik terang untuk menentukan siapa yang salah dan memastikan perlawanan terhadap judi online tidak kendor, karena dampaknya sangat merugikan bangsa. Budi Arie siap dipanggil pengadilan untuk membantu proses hukum sebagai warga negara yang baik.
Prof. Ibnu Nugroho menjelaskan, surat dakwaan adalah dokumen resmi jaksa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan, memuat syarat formil (identitas) dan materiil (lokus dan tempus delikti). Penyebutan nama Budi Arie dalam surat dakwaan menggambarkan peristiwa pengawanan web judi online, tetapi kebenarannya harus diuji di persidangan. Penyidik kepolisian mungkin ragu saat penyidikan, sehingga perkara dilimpahkan ke jaksa untuk pembuktian lebih lanjut. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan aliran dana atau kesepakatan, kasus ini selesai. Namun, jika terbukti, perkara bisa berkembang ke pelaku lain. Konfrontasi antara Budi Arie dan terdakwa di persidangan diperlukan untuk mengklarifikasi kebenaran.
Agung Baskoro menyoroti aspek politik. Dalam politik, persepsi sering lebih penting daripada fakta. Ia menyarankan Budi Arie menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kasus ini secara terang-terang agar tidak membebani pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kasus judi online ini menjadi perang semesta selain korupsi, dan persepsi negatif dapat merusak pemerintahan. Nama Budi Arie, sebagai bagian dari keberlanjutan pemerintahan Jokowi, terseret di tengah serangan politik terhadap keluarga Solo, seperti isu pemakzulan Gibran atau ijazah Jokowi. Projo perlu memastikan kasus ini clear agar tidak mengganggu stabilitas politik.
Handoko menambahkan, Projo fokus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan pemerintahan Jokowi. Judi online adalah gangguan besar bagi ekonomi dan sosial, dengan korban seperti bunuh diri atau pembunuhan akibat utang judi. Projo mendukung proses hukum yang transparan dan menolak narasi yang memframing Budi Arie. Meskipun ada spekulasi politik, Projo fokus pada pemberantasan judi online dan mensukseskan pemerintahan.
Prof. Ibnu menegaskan, pembuktian di persidangan adalah kunci. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan aliran dana, kasus selesai. Namun, jika bukti mengarah ke pelaku lain, perkara bisa berkembang, termasuk ke ranah korupsi yang melibatkan KPK atau Kejaksaan Agung. Penegak hukum harus bekerja sesuai porsi masing-masing tanpa tumpang tindih.
Agung menambahkan, pemerintah pusat, melalui pernyataan Hasan Nasbi, telah menyerahkan kasus ini ke proses hukum, menunjukkan sikap objektif tanpa intervensi. Namun, kasus ini menguji relasi antara keluarga Solo dan Hambalang, serta stabilitas kabinet. Budi Arie, sebagai turunan narasi keberlanjutan, perlu menjelaskan kasus ini secara detail untuk menghindari persepsi negatif. Kekuatan Projo tetap relevan, tetapi konsolidasi politik, seperti bergabungnya Jokowi ke PSI, dapat memperkuat posisi relawan.
Handoko menuturkan, komunikasi dengan Budi Arie intens, terutama karena isu ini menyangkut Projo. Budi Arie, yang sedang di luar negeri, diperkirakan tiba di Jakarta hari ini. Diskusi dengan Projo fokus pada perkara hukum, bukan posisi menteri atau reshuffle, yang merupakan hak prerogatif presiden. Projo mendukung transparansi dan pemberantasan judi online.
Prof. Ibnu menegaskan, pengadilan adalah jantung pembuktian. Jika bukti terdakwa valid dan terkait pelaku lain, perkara bisa meluas. Kejaksaan, KPK, dan kepolisian harus fokus pada pembuktian untuk mengungkap kebenaran materiil, termasuk potensi tersangka baru.
Agung menyarankan pemerintah terus memerangi judi online dan memastikan proses hukum berjalan transparan. Kasus ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga stabilitas politik. Budi Arie perlu konferensi pers untuk menjelaskan detail, termasuk inisial, setoran, dan relasi, agar publik paham dan kasus ini clear.
Kami terus mengawal persidangan, khususnya agenda pembuktian, dan kemungkinan Budi Arie memenuhi panggilan pengadilan untuk memberikan keterangan secara jelas. Projo, Prof. Ibnu, dan Agung Baskoro sepakat bahwa kasus judi online ini harus tuntas untuk mendukung pemberantasan judi online secara menyeluruh demi keadilan dan stabilitas bangsa.
Video menarik lainnya
