Nama Budi Arie Disebut dalam Dakwaan Judi Online, Ini Respons Kejagung

• Nama Budi Arie muncul dalam dakwaan judi online Kominfo.
• Dakwaan menyebut jatah 50% pengamanan situs untuk Budi Arie.
• Jaksa menyusun dakwaan berdasar bukti hasil penyidikan Polda.
• Status Budi Arie di kasus ini akan ditentukan lewat pembuktian di sidang.
• Kejagung menegaskan penyidikan bukan di bawah wewenangnya, melainkan hanya menuntut.
• Keputusan akhir tentang peran Budi Arie ada di tangan hakim.

Cerita Lengkap

Beberapa waktu lalu, persidangan di Jakarta Selatan menyebut nama Budi Arie dalam dakwaan kasus judi online. Disebutkan bahwa beliau menerima jatah 50 % dari pengamanan situs judi online di Kominfo. Lantas, bagaimana tanggapan Kejaksaan Agung?

“Pak, ini kan Budi kemarin hadir dalam persidangan di Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, namanya disebutkan bahwa ia mendapatkan 50% jatah dari pengamanan judi online di Kominfo. Nah itu bagaimana, Pak?”

“Nah, jadi begini. Supaya kami jelaskan secara komprehensif, ya. Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Tidak boleh lari dari situ. Berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya.”

“Tentu dalam kaitan perkara ini, ada beberapa orang yang statusnya sudah menjadi terdakwa. Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara.”

“Seperti yang dipertanyakan teman-teman media, nanti kita lihat dalam proses persidangan ini. Karena persidangan ini dilakukan untuk mencari kebenaran materiil yang didasarkan pada berbagai alat bukti.”

“Nanti ada keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan dari para terdakwa, serta petunjuk. Nah, inilah yang akan dinilai oleh majelis hakim.”

“Tetapi sekali lagi, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menyebut pihak-pihak tertentu karena ada fakta dalam berkas perkara.”

“Pertanyaannya sekarang, apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara? Itu yang harus kita cek. Kalau masuk sebagai saksi, tentu penuntut umum dapat memanggilnya untuk diperiksa di persidangan. Tapi kalau tidak masuk dalam daftar saksi, maka kewenangannya ada pada majelis hakim untuk menentukan apakah harus dimintai keterangan atau tidak.”

“Jadi, ini sedang berproses. Seperti saya sampaikan tadi, penuntut umum menyebut pihak-pihak tertentu dalam dakwaan berdasarkan fakta yang ada di dalam berkas perkara.”

“Berarti, penuntut umum sebelumnya sudah menelaah ya, Pak, bahwa Menteri Koperasi sekarang itu sudah diperiksa atau belum sebagai saksi?”

“Jadi begini, di dalam berkas perkara itu ada keterangan-keterangan saksi. Kalau kita kembali ke Pasal 184 KUHAP, alat bukti itu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk.”

“Petunjuk ini tentu diperoleh dari barang bukti yang ada. Tidak harus dari keterangan yang bersangkutan, bisa dari keterangan lain yang ada dalam berkas perkara. Itu yang perlu kita pastikan: apakah yang bersangkutan pernah diperiksa sebagai saksi, dan apakah masuk dalam daftar saksi. Kalau masuk, tentu nanti penuntut umum bisa menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi.”

“Kalau tidak masuk, dan ternyata dari keterangan lain di persidangan kuat menunjukkan peran pihak-pihak terkait, hakim bisa menentukan sikap seperti apa. Itulah fungsinya majelis hakim yang memimpin dan mengadili perkara ini.”

“Keterangan saksi di persidangan selain dari Budi Arie, menyebutkan ada keterkaitan dengan dirinya. Ini terkait dana-dana yang masuk. Apakah Kejaksaan Agung akan menyelidiki secara terpisah, selain dari pihak Polda?”

“Nah, ini kan masih berproses. Baru dibacakan surat dakwaannya. Kita lihat nanti apakah para terdakwa mengajukan eksepsi. Kalau mengajukan, akan ada jawaban dari penuntut umum, lalu putusan sela. Kalau tidak mengajukan eksepsi, maka akan langsung diperiksa saksi-saksi.”

“Konteks perkara ini, penyidikannya dilakukan oleh teman-teman di Polri. Posisi kami di Kejaksaan Agung adalah sebagai jaksa penuntut umum. Jadi, itu harus dipisahkan.”

“Meskipun yang bersangkutan belum diperiksa sebagai saksi, dalam dakwaan disebut bahwa ia mengakomodir dua orang masuk ke Kominfo untuk menjaring situs-situs judi online dan menentukan tarif, serta menerima bayaran.”

“Bukankah ini cukup sebagai dasar menghadirkan yang bersangkutan dalam persidangan, Pak? Apakah JPU akan meminta majelis hakim untuk menghadirkannya?”

“Seperti yang saya sampaikan tadi, kita lihat bagaimana proses persidangan ini berjalan. Di situlah peran majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara. Semua akan bermuara pada majelis hakim, apakah diperlukan keterangan yang bersangkutan.”

“Misalnya, jika yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar saksi, karena dia adalah saksi di luar berkas, maka semua berpulang pada majelis hakim untuk menilai seberapa penting keterangannya harus dipanggil.”

Demikianlah penjelasan lengkap Kejagung terkait munculnya nama Budi Arie di dakwaan judi online. Proses persidangan akan menjadi penentu sejauh mana relevansi dan urgensi kehadiran Budi Arie dalam kasus ini.

Video menarik lainnya