Sidang judi online Budi Arie dan tuduhan 50 persen keuntungan

• JPU tuduh Budi Arie dapat 50 % keuntungan dari pengamanan situs judi
• Tarif penjagaan Rp 8 juta per situs, dibagi antara terdakwa dan Budi Arie
• Nama muncul terkait peran Zulkarnain Apriloni yang merekrut tim data
• Bukti aliran dana disusun berdasarkan hasil penyidikan
• Pemerintah menegaskan hormati proses hukum dan tidak intervensi
• Keputusan menghadirkan Budi Arie sebagai saksi diserahkan ke hakim

Cerita Lengkap

Jaksa Penuntut Umum mengungkap dugaan jatah sebesar 50 % untuk Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, terkait mafia akses judi online. Dugaan ini disampaikan dalam surat dakwaan saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025.

Nama Budi Arie muncul ketika jaksa menjelaskan peran terdakwa Zulkarnain Apriloni. Budi Arie disebut meminta Zulkarnain untuk merekrut orang yang bertugas mengumpulkan data website perjudian online. Jaksa menyebut praktik penjagaan situs judi online dilakukan dengan tarif Rp 8 juta per situs, yang dibagi antara terdakwa dan Budi Arie dengan alokasi 50 % untuk Budi Arie.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan bahwa dakwaan tentang aliran dana judi online kepada Budi Arie didasarkan pada rangkaian bukti hasil penyidikan. Jika dibutuhkan sebagai saksi, jaksa penuntut umum akan menghadirkan bukti di persidangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan pemerintah menghormati proses hukum dan menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap sidang. Dia menekankan bahwa yang salah akan terlihat salah, dan yang tidak bersalah akan terbukti tidak bersalah dalam jalannya persidangan.

Hasan juga menjelaskan bahwa berkas perkara disusun berdasarkan bukti penyidikan, dan jika Budi Arie dimasukkan sebagai saksi dalam berkas, maka jaksa dapat memanggilnya. Namun, jika tidak tercantum, keputusan menghadirkannya sebagai saksi kembali kepada majelis hakim.

Ia menambahkan bahwa dasar surat dakwaan adalah fakta-fakta dalam berkas perkara, dan hingga saat ini Budi Arie belum dikenakan proses hukum apa pun. Pemerintah akan terus memantau perkembangan sidang tanpa intervensi.

Video menarik lainnya