Ancaman Judi Online dan Usulan DPR Libatkan TNI Bersama Menhan Sjafrie

Shares
  • Ancaman judi online kian serius, omset 2023 Rp350 triliun, kini capai Rp900 triliun, melebihi anggaran TNI (Rp165 triliun) dan narkoba.
  • DPR yakin TNI bisa gulung judi online jika serius diterjunkan, usul Menhan Sjafrie lobi Presiden, 20% omset hasil gerebekan untuk TNI.
  • Pilkada serentak 545 wilayah berisiko kerusuhan; anggaran TNI-Polri kecil (DIY Rp3,5 miliar, Sumut Rp6,5 miliar) dibanding mitra (10x lipat). Usul anggaran pengamanan Pilkada lebih berimbang untuk hindari kecemburuan, karena tugas TNI-Polri sama dalam pengawasan.
  • Prioritas alutsista lokal untuk dorong industri strategis nasional, Unhan sebagai think tank pengembangan riset pertahanan.
  • Harapan: TNI bebas dari kasus kekerasan rakyat, judi online diberantas, dan keamanan Pilkada terjamin dalam 5 tahun ke depan.

Cerita Lengkap

Ancaman judi online kian serius, mengancam stabilitas masyarakat dan keamanan negara dengan omset triliunan rupiah, bahkan melampaui anggaran TNI. Terendah sekalipun, itu dihormati, Pak, ditakuti. Pak, ini kalau disiplin tidak sampai ke bawah, bahaya negara kita, bahaya masyarakat kita, Pak. Maka, mohon sekali lagi, ini perhatian. Saya tahu para pimpinan sudah mengambil langkah, ini perlu saya angkat supaya di awal-awal masa periode kepemerintahan ini betul-betul menjadi highlight supaya itu tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan, 5 tahun berikutnya, dan seterusnya, tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi berita TNI, satuan TNI melakukan kekerasan kepada rakyat, apapun bentuknya.

Nah, yang ketiga, soal tadi, Pak Menhan mengangkat soal ancaman yang sifatnya nonmiliter, salah satunya judi online. Judi online ini, eh, persoalan yang semakin serius. Kalau PPATK itu mengatakan omsetnya 2023 Rp350 triliun, kemarin sudah ada yang mengatakan omsetnya sudah sampai Rp900 triliun, sementara anggaran TNI cuman Rp165 triliun, sudah melampaui narkoba. Sebagian orang mengatakan aktor-aktor internasional sudah masuk, menyusup kepada aparat, Pak. Saya tidak tahu faktanya, tetapi saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI, Pak. Kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu gulungnya.

Nah, saya berharap betul, mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada Presiden, mudah-mudahan Presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judol ini. Tapi, saya berharap, mudah-mudahan kalau itu ditugaskan, nanti, Pak, 20% omset yang digerebek itu kasihkan TNI, Pak, untuk kesejahteraan anggota maupun tambah alutsista, Pak. Lumayan, kan, kalau Rp500 triliun, 20%-nya itu Rp100 triliun, melebihi dari anggaran APBN.

Nah, yang berikutnya, ini soal Pilkada. Tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar dan sangat bagus persiapannya. Saya hanya ingin, saya hanya suka membayangkan begini, kali ini eksperimen demokrasi kita ini, kan, spektakuler sekali, serentak, Pilkada seluruh Gubernur, seluruh Bupati, Walikota, 545 Pilkada serentak. Tadi ada paparan Pak Panglima, ada spot-spot yang merah, ada kuning, ada hijau, mudah-mudahan itu bukan calon pemenangnya, ya, tapi proyeksi kerusuhan, tingkat kerawanan.

Nah, kalau terjadi kerusuhan karena Pilkadanya serentak, dan kerusuhannya, kalau serentak di lima provinsi saja yang berbeda, saya yakin polisi kita enggak bisa ngatasi, Pak. Kalau ditambah TNI, belum tentu, Pak. Nah, mohon ini juga jadi perhatian. Seringkali yang jadi keluhan, temuan kita, bukan keluhan, sih, teman-teman TNI di bawah tidak pernah mengeluh, cuman ketika kita tanya, mereka cerita anggarannya berapa. Kemarin di DIY, anggaran TNI-Polri itu rata-rata sekitar Rp3,5 miliar, ya, Pak, untuk 5 kabupaten, total Rp3,5 miliar, kecil sekali, sementara anggaran pengamanan untuk mitra yang ditugasi utamanya itu Rp35 miliar. Jadi, anggaran TNI 10% aja, Pak.

Nah, di kemarin, kita cek juga di Sumatera Utara, juga demikian, TNI Rp6,5 miliar, sementara mitra sebelahnya Rp65 miliar. Nah, ini juga mungkin barangkali perlu jadi perhatian, ketika TNI ini diperbantukan kepada polisi untuk pengamanan Pilkada, supaya anggarannya agak, ya, enggak sama, tapi agak berimbanglah, kalau selisih jangan terlalu jauh, supaya di lapangan tidak ada kecemburuan, karena tugasnya sama, sama-sama ngawasi Pilkada, tetapi anggarannya jauh.

Kemudian, saya kira, yang, mudah-mudahan ini yang terakhir, soal alutsista, Pak. Jadi, eh, saya berharap, mudah-mudahan periode ini, Pak Menhan, prioritas pengembangan alutsista kita ini adalah prioritas dari produksi dalam negeri, terutama sekaligus untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional. Saya senang tadi di dalam salah satu paparan, Pak Menhan, Unhan dijadikan sebagai think tank untuk pengembangan. Saya kira, ini memang sudah seharusnya, kalau di berapa negara yang sudah lebih dahulu maju, kemajuan industri dimulai dari industri pertahanan dan dimulai dari riset.

Dengan melibatkan TNI secara serius dalam menangani ancaman judi online, memperbaiki anggaran pengamanan Pilkada, dan memprioritaskan alutsista lokal, kita dapat memperkuat keamanan nasional dan industri strategis untuk masa depan yang lebih aman.

Video menarik lainnya