Budi Arie Disebut dalam Sidang Pengamanan Situs Judi Online

• Sidang Hasto Kristianto masih berlangsung dengan agenda pembacaan tuntutan.
• Hasto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku.
• Hasto menyebut ada rekayasa hukum dalam persidangannya.
• Nama mantan Menteri Komdigi Budi Arie disebut dalam sidang kasus pengamanan situs judi online.
• Terdakwa menyebut perintah pengamanan situs berasal langsung dari Budi Arie.
• KPK menggeledah rumah Kadis PUPR Sumut, menyita Rp2,8 miliar dan dua senjata api.
• OTT KPK menangkap 6 orang terkait korupsi proyek jalan di Sumut.
• Kejaksaan Agung menyita Rp1,3 triliun dari dua perusahaan dalam kasus ekspor minyak sawit mentah.

Cerita Lengkap

Masih di siang bersama saya Togisa. Pemirsa, hari ini sidang tuntutan terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto akan dibuka. Sidang tuntutan Hasto Kristianto masih berlangsung siang hari ini. Sidang ini digelar setelah Hasto diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis kemarin. Ia didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan kasus Harun Masiku.

Hasto juga didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai Rp900 juta.

Sebelumnya, Hasto tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9 pagi. Sebelum masuk ruang sidang, Hasto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan pleidoi yang akan disesuaikan berdasarkan tuntutan JPU KPK.

Menurut Hasto, proses persidangan ini mengandung unsur rekayasa hukum dan tidak menunjukkan fakta yang mengarah ke dakwaan. Ia pun menyatakan keyakinannya bahwa kebenaran akan menang, dan siap mengikuti persidangan serta mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dalam fakta persidangan disebutkan bahwa putusan hukum tahun 2020 yang sudah inkrah didaur ulang. Menurut Hasto, banyak rekayasa hukum dalam proses ini. Namun ia memahami tugas penuntut umum, dan menyatakan pleidoi sudah siap untuk dibacakan minggu depan, dengan berbagai referensi yang menunjukkan pentingnya moralitas hukum dan proses hukum yang adil.

Untuk mengetahui informasi terkini, kami bergabung dengan Syahre Zanski dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Zanski melaporkan bahwa Hasto Kristianto masih mendengarkan dakwaan dari JPU KPK. Hari ini fokus sidang adalah pembacaan tuntutan.

JPU menyatakan bahwa meski dokumen tuntutan mencapai 1.300 halaman, yang dibacakan hanya pokok-pokoknya saja. KPK juga menegaskan bahwa sidang ini bukan ajang balas dendam, dan mereka tidak mengejar pengakuan Hasto atas dugaan suap tahun 2019–2020, tetapi berlandaskan bukti-bukti di persidangan.

Beberapa politisi PDIP terlihat hadir dalam sidang ini, termasuk Ganjar Pranowo. Hingga siang ini, pembacaan tuntutan masih berlangsung.

Kilas balik, Hasto didakwa menyuap Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI 2019–2024. Ia juga didakwa melakukan perintangan penyidikan terhadap pencarian buronan Harun Masiku.

Selanjutnya, sidang judi online juga kembali digelar di PN Jakarta Selatan. Sidang ini melibatkan mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam sidang tersebut, nama mantan Menteri Komdigi Budi Arie kembali disebut terkait pengamanan situs judi online.

Para terdakwa, yang merupakan mantan pegawai Komdigi, menjelaskan kronologi pengamanan situs-situs judi online di Indonesia. Salah satu terdakwa, Rico Rasota Ramadan, mengaku ditawari oleh Adi Kismanto untuk mengamankan situs judi online dengan sepengetahuan Budi Arie Setiadi.

Syamsul Arifin, terdakwa lainnya, juga menyebut adanya perintah langsung dari Budi Arie. Ia mengaku diyakinkan bahwa pimpinan, dalam hal ini Menteri, mengetahui dan memberikan restu atas tindakan tersebut.

Syamsul juga menyebut adanya grup WhatsApp internal dengan Dirjen, dan bahwa beberapa arahan dari Budi Arie bisa langsung diteruskan ke ketua tim tanpa melalui jalur formal seperti Dirjen atau Direktur.

Sementara itu, KPK menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, yang menjadi tersangka dalam kasus suap proyek jalan. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita uang Rp2,8 miliar dan dua senjata api.

Topan merupakan satu dari lima tersangka yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan. Ia menjabat Kadis PUPR sejak dilantik Gubernur Sumut, Bobby Nasution, pada April lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menangkap enam orang dalam OTT di Mandailing Natal, terkait dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka.

Menanggapi kasus ini, Gubernur Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk memberi keterangan kepada KPK apabila terbukti ada aliran uang ke jajaran pemerintahannya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyita uang Rp1,3 triliun terkait hasil korupsi ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah dari dua terdakwa korporasi, yaitu Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Total perusahaan yang terlibat mencapai 12.

Setelah mendapat izin penyitaan dari PN Jakarta Pusat, jaksa menyita seluruh dana tersebut sebagai bagian dari memori kasasi. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita Rp11,8 triliun dari Wilmar Group.

Video menarik lainnya