Pemerintah Evaluasi penerima bansos terindikasi judi online dan Kebijakan Penghentian Bantuan

• PPATK mencatat lebih dari 571.000 penerima bansos terindikasi judi online dari 28,4 juta total penerima bansos
• Direncanakan penghentian bansos bagi mereka yang rekeningnya digunakan untuk judi online
• Sekitar 200.000 KK sudah dicoret dari daftar penerima bansos karena dugaan judol
• Pengamat publik menilai perlu sanksi tegas dan edukasi bagi penerima bansos yang menyalahgunakan dana
• Evaluasi data DTKS/DTSIN diperlukan untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan

Cerita Lengkap

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat lebih dari 571.000 penerima manfaat bansos dari pemerintah terindikasi judi online. Dari total penerima bansos sekira 28,4 juta orang, sekitar 9,7 juta warga Indonesia terlibat aktivitas judi daring, dan sebagian besar penerima bansos tersebut dicurigai menggunakan dana bantuan untuk berjudi

Sebagai respons, pemerintah mewacanakan penghentian sementara hingga pencabutan bansos bagi penerima bansos yang terkait penerima bansos terindikasi judi online. Bahkan kementerian terkait telah mencoret sekitar 200.000 kepala keluarga dari daftar penerima manfaat bansos karena indikasi penggunaan dana bansos untuk judi online

Pendapat dari penerima bansos juga muncul. Mereka menyatakan bahwa bantuan sosial harus dialihkan kepada yang lebih membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk judi atau hal negatif lain. Beberapa menilai perlu ada sanksi pendidikan dan juga seleksi ketat dalam penyaluran bantuan.

Agus Vanar Suukri dari BRIN menyampaikan bahwa menghentikan bansos bagi penerima yang terindikasi judi online bisa jadi langkah edukatif sekaligus preventif. Ia menegaskan bahwa uang pajak rakyat harus digunakan sesuai tujuan bansos, bukan untuk kepentingan pribadi yang merugikan

Sementara itu, pengamat sosial Universitas Indonesia, Risa Wan Halubis, menekankan pentingnya pendampingan intensif seperti pada program PKH. Evaluasi mendalam terhadap data DTKS dan DTSIN juga perlu dilakukan agar data penerima bansos valid dan tepat sasaran

Program bansos seperti PKH, BPNT, PIP dan BLT Dana Desa sejatinya dirancang untuk membantu lapisan masyarakat kurang mampu. Namun ratusan ribu kasus penerima bansos terindikasi judi online menunjukkan ada celah penyalahgunaan yang perlu ditindaklanjuti.

Dengan adanya data valid dari PPATK dan koordinasi lintas instansi, pemerintah berkomitmen melakukan verifikasi ulang dan random sampling agar bansos kembali tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas seperti judi online

Video menarik lainnya