Buntut dari kasus viral penerimaan bansos yang terindikasi digunakan untuk bermain judi online membuat pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap penyalahgunaan bansos untuk judi online. Sanksi berupa pengurangan hingga pencabutan bantuan sosial akan dijatuhkan kepada masyarakat yang terbukti melanggar.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar—yang akrab disapa Cak Imin—memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia akan menelusuri adanya penyalahgunaan bansos untuk judi online dan memastikan sanksi diberlakukan pada yang melanggar.
Menurut laporan PPATK, terdapat sekitar 500.000 rekening penerima bansos yang digunakan untuk judi online. Cak Imin menyatakan bahwa penerima bansos yang kedapatan bermain judi online akan dikenai sanksi atas penyalahgunaan bansos untuk judi online. Pertama, bantuan bisa dikurangi; berikutnya, bantuan bisa dicabut sepenuhnya.
Video menarik lainnya
Gibran tegas mengingatkan bahwa BSU jangan untuk judi online dan rokok. Bantuan harus dipakai produktif…
Rakor Kemenko Polkam bahas sanksi tegas bagi penerima bansos yang terlibat judi online, termasuk pengurangan…
Perceraian di Banyuasin meningkat drastis akibat krisis ekonomi rumah tangga dipicu oleh judi online dan…
Pemerintah evaluasi penerima bansos, berdasarkan data PPATK—571.410 NIK terindikasi main judi online sepanjang 2024—untuk memastikan…
Pemerintah tegas menyatakan tidak ada toleransi judi online dari aktor hingga sistem pembayaran, sesuai perintah…
Pemerintah Kota Pontianak mengingatkan bahwa bansos tidak untuk judi online dan akan mengawal penggunaannya agar…