Temuan PPATK – Penerima Bansos Bermain Judi Online Terungkap

• PPATK mencocokkan 28 juta NIK penerima bansos dengan data pemain judi online
• Ditemukan 571.410 NIK penerima bansos bermain judi online dengan 7,5 juta transaksi senilai Rp957 miliar
• Penyaluran bansos Juli 2025 masih rawan salah sasaran
• Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan evaluasi data bansos
• Seluruh rekening penerima diserahkan ke PPATK sebagai bagian dari evaluasi
• Indikasi tindak pidana: judi online, korupsi, dan pendanaan terorisme
• Pemerintah pertimbangkan pencoretan penerima bansos yang terbukti
• Ahli menekankan pentingnya penegakan hukum dan pembaruan data publik
• PPATK diinstruksikan untuk melanjutkan investigasi dan koordinasi dengan penegak hukum

Cerita Lengkap

Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada Juli 2025 kepada masyarakat rentan dan keluarga pra-sejahtera. PPATK menemukan, dari data tahun 2024, sebanyak 571.410 NIK penerima bansos terindikasi penerima bansos bermain judi online. Nilai transaksi mencapai sekitar Rp957 miliar dalam 7,5 juta lebih transaksi

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa pemeriksaan baru dilakukan pada satu bank saja. Dari pencocokan NIK, ditemukan penerima bansos yang juga merupakan pemain judi online, bahkan beberapa terindikasi terlibat korupsi dan pendanaan terorisme

Menteri Sosial Saifulah Yusuf menjelaskan bahwa Kemensos sudah menyerahkan seluruh 28 juta rekening penerima bansos ke PPATK untuk dianalisis. Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi agar bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan

Menurut Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies, Media Wahyudi Askar, penegakan hukum adalah langkah paling efektif mencegah penyalahgunaan dana bansos, sementara pendampingan jangka panjang juga penting

Jika terbukti, penerima bansos dengan perilaku judi online akan dicoret dari daftar. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya data akurat, dan Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa pencoretan bisa dilakukan secara nama per nama berdasarkan instruksi presiden

PPATK diharapkan terus mendalami data dan meneruskannya ke penegak hukum, karena beberapa kasus menunjukkan rekening bantuan sosial digunakan untuk judi online dan potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi atau pendanaan terorisme.

Akhirnya, Kemensos menjanjikan hasil pendalaman dan profiling terhadap NIK penerima bansos terindikasi akan dipublikasikan secara bertahap sebagai pertanggungjawaban masyarakat dan evaluasi program triwulan ketiga Juli 2025

Video menarik lainnya