Video Bahasa Indonesia

(in) Siapa ‘T’? Orang Kebal Hukum di Indonesia

Shares

Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, untuk diminta keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial ‘T’. Sosok misterius ini disebut-sebut sebagai pengendali aktivitas ilegal dan orang kebal hukum di Indonesia, yang mengagetkan banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa ‘T’, orang kebal hukum di Indonesia, adalah tokoh kunci yang mengendalikan operasi tersebut dari luar negeri, khususnya Kamboja. Pengakuan ini membuat heboh banyak pihak dan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Pemanggilan Benny Rhamdani dijadwalkan pada Senin, 29 Juli mendatang, untuk memperjelas peran dan keterlibatan ‘T’ dalam jaringan ini.

Sebelumnya, Benny telah menyampaikan informasi mengenai ‘T’ dalam rapat kabinet yang dihadiri Presiden Jokowi dan beberapa menteri pada tahun 2023. Namun, baru sekarang isu ini menjadi sorotan publik. Benny berharap bahwa keterangannya dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap jaringan ilegal yang selama ini kebal hukum.

Video menarik lainnya

Ari

Recent Posts

Gibran Ingatkan BSU Jangan untuk Judi Online dan Rokok

Gibran tegas mengingatkan bahwa BSU jangan untuk judi online dan rokok. Bantuan harus dipakai produktif…

2 days ago

Pemerintah Tindak Tegas Penyalahgunaan Bansos untuk Judi Online

Pemerintah akan menindak penerima bansos yang terbukti melakukan penyalahgunaan bansos untuk judi online dengan sanksi…

2 days ago

Rakor Kemenko Polkam Bahas Sanksi Penerima Bansos yang Main Judi Online

Rakor Kemenko Polkam bahas sanksi tegas bagi penerima bansos yang terlibat judi online, termasuk pengurangan…

2 days ago

Perceraian Melonjak di Banyuasin Karena Krisis Ekonomi Rumah Tangga

Perceraian di Banyuasin meningkat drastis akibat krisis ekonomi rumah tangga dipicu oleh judi online dan…

2 days ago

Evaluasi Penerima Bansos oleh Pemerintah terkait Judi Online

Pemerintah evaluasi penerima bansos, berdasarkan data PPATK—571.410 NIK terindikasi main judi online sepanjang 2024—untuk memastikan…

3 days ago

Tidak Ada Toleransi Judi Online di Mata Pemerintah

Pemerintah tegas menyatakan tidak ada toleransi judi online dari aktor hingga sistem pembayaran, sesuai perintah…

3 days ago