Strategi pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi kerugian ekonomi hingga Rp900 triliun per tahun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap judi online yang merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan. Langkah ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, integritas tinggi, serta pendekatan literasi digital untuk melindungi masyarakat dari jeratan judi online.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memberantas judi online yang merugikan negara hingga Rp900 triliun setiap tahun. Judi online tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga kelompok ekonomi menengah ke bawah yang rentan. Aktivitas ini sulit diberantas karena diduga melibatkan oknum yang mengamankan 1.000 situs judi online dengan keuntungan hingga Rp8,5 miliar per bulan.
Langkah pemberantasan judi online dipimpin oleh Satgas khusus yang dibentuk pada Juni 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Tim ini melibatkan Kominfo, kepolisian, OJK, PPATK, dan berbagai kementerian. Koordinasi dilakukan setiap hari untuk melaporkan temuan dan tindak lanjut sesuai tugas masing-masing. Penegakan hukum menjadi wewenang kepolisian, sementara Kominfo bertugas memblokir situs, mencegah akses, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Namun, tantangan muncul dari dalam. Terdapat 10 pegawai Kominfo yang justru membina sebagian kecil situs judi online. Satgas tetap bekerja intensif dengan memblokir 11.000 hingga 20.000 item per hari, dengan total 3,2 juta pemblokiran hingga kini. Kendati demikian, situs-situs baru terus bermunculan melalui IP atau domain baru.
Masalah lainnya adalah kebocoran informasi yang memungkinkan situs judi online menghindari pemblokiran sebelum tindakan diambil. Penyelidikan menemukan modus baru, termasuk penyamaran sebagai game, investasi, atau asuransi.
Dirjen Kominfo menekankan pentingnya meningkatkan pengawasan internal dan eksternal melalui audit berkala. Kolaborasi dengan masyarakat juga dilakukan melalui kanal pelaporan yang menangani sekitar 400-500 laporan setiap hari. Namun, angka ini dianggap masih kecil dibandingkan dengan skala peredaran judi online.
Algoritma judi online dirancang untuk menjebak pemain. Pemain sering kali dimenangkan di awal, tetapi akhirnya terus mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan mereka terjerat lebih dalam hingga harus berutang. Literasi digital menjadi fokus utama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online, khususnya bagi kelompok rentan.
Pemberantasan judi online tidak hanya membutuhkan sistem yang canggih, tetapi juga integritas dari orang-orang yang menjalankan sistem tersebut. Presiden Prabowo dan Menteri Kominfo berkomitmen untuk mendukung langkah ini dengan membersihkan internal, meningkatkan literasi masyarakat, dan memperketat regulasi bagi platform digital.
Video menarik lainnya
Dugaan oknum pegawai Komdigi membina situs judi online untuk meraup keuntungan besar hingga mencapai Rp8,5…
Ironisnya, skandal judi online semakin menguak dengan melibatkan belasan oknum pegawai Komdigi yang seharusnya memberantasnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital terjerat skandal perlindungan situs judi online dengan 16 pegawai Komdigi yang…
Selebgram asal Wonogiri ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online, terancam hukuman 10 tahun penjara…
Ironi pemberantasan judi online: Pegawai Kominfo terlibat melindungi bandar, menghambat upaya pemerintah
Menteri Meutya Hafid terkejut atas keterlibatan pegawai Komdigi dalam skandal judi online, berkomitmen mendukung penyidikan.