Apakah Petinggi Terlibat dalam Mafia Judi Online? Dari Kasus Paman Birin hingga Perjudian Digital

• Praktik judi online menyasar masyarakat kecil dan melibatkan ratusan triliun rupiah perputaran uang.
• Kasus Gubernur Kalsel, Paman Birin, terkait fee proyek, menunjukkan kelemahan proses hukum KPK.
• Gubernur memenangkan pra-peradilan karena KPK tidak memeriksanya sebelum menetapkan tersangka.
• Ada dugaan kuat keterlibatan pejabat tinggi dan aliran dana judi online dalam politik, seperti Pilkada.
• KPK perlu bertindak lebih tegas dan transparan, dengan dukungan penuh dari aparat hukum lainnya.

Cerita Lengkap

Bukan sekadar soal tindak pidana, praktik judi online kini semakin meresahkan. Tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga melibatkan banyak pihak, termasuk potensi suap yang mencengangkan. Saya menduga, ada pejabat tinggi yang mungkin terlibat atau menjadi mafia judi online, atau bahkan dalang di balik praktik perjudian besar ini. Data dari PPATK menunjukkan angka perputaran uang yang mencapai ratusan triliun. Angka ini sudah dipublikasikan dan disampaikan ke DPR RI.

Di podcast ini, kami akan membahas lebih dalam soal penanganan kasus korupsi dan keterkaitannya dengan judi online. Bersama saya adalah Aulia Postiera, seorang penyelidik yang sudah sering menangani OTT (Operasi Tangkap Tangan). Kami membahas kasus Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin, yang ditetapkan sebagai tersangka terkait fee proyek. Namun, ada banyak kejanggalan, termasuk proses hukum yang dinilai lamban.

Kasus Paman Birin bermula dari OTT KPK pada 6 Oktober 2024. Dalam operasi tersebut, tujuh orang ditangkap, termasuk lima pejabat pemerintah daerah. Gubernur sendiri diduga menerima 5% fee proyek besar, seperti pembangunan gelanggang olahraga dan gedung Samsat. Namun, setelah OTT, KPK tidak langsung menangkap Gubernur, meskipun bukti jelas menunjukkan keterlibatannya.

Lebih mengejutkan lagi, Gubernur Kalimantan Selatan memenangkan pra-peradilan. Alasannya? KPK tidak pernah memeriksanya sebelum menetapkannya sebagai tersangka. KPK bahkan mengaku kehilangan jejak Gubernur, padahal dia adalah pejabat aktif yang mudah dilacak. Kejadian ini menimbulkan banyak tanda tanya, apakah ada kesalahan prosedur atau bahkan permainan di balik layar.

Praktik judi online tidak hanya berhenti pada tindak pidana. Banyak indikasi adanya suap kepada berbagai pihak, termasuk penegak hukum. Hal ini membuka ruang diskusi lebih luas mengenai pengaruh mafia judi online di tingkat pejabat tinggi. Data dari PPATK yang sudah ada sejak 2016 menunjukkan perputaran uang yang luar biasa besar. Bahkan, ada dugaan uang dari judi online digunakan dalam proses politik, seperti Pilkada.

Dengan skandal sebesar ini, KPK diharapkan dapat bertindak lebih tegas. Proses hukum harus transparan, mulai dari menyelidiki aliran uang hingga menindak siapa pun yang terlibat, baik dari kalangan pejabat maupun pelaku bisnis judi online. Dukungan dari aparat hukum lainnya juga sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini hingga ke akar.

Video menarik lainnya