Presiden Prabowo Perintahkan Perang Judi Online dengan Strategi Tegas Menkomdigi

• Pemerintah menegaskan komitmen mengungkap kasus judi online hingga ke akarnya.
• Sebanyak 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.
• Pemain judi online dilaporkan menghabiskan hingga 70% gaji untuk berjudi, dengan tren peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya.
• Pakar keamanan digital menyebut adanya oknum yang membekingi judi online, membuat pemberantasan menjadi sulit.
• Presiden Prabowo, Menkomdigi, dan Kapolri telah memberi perintah tegas untuk memberantas judi online.
• Kepolisian menambahkan dua tersangka baru dalam daftar pencarian orang untuk kasus ini.

Cerita Lengkap

Upaya pembersihan moral tetap harus berjalan karena tugas yang diemban sangat berat. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. Usai polisi menetapkan 15 orang tersangka terkait kasus judi online, 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemerintah menegaskan akan mengungkap kasus judi online hingga ke akarnya.

“Kami sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi,” ujar pihak terkait. “Sekali lagi, ini adalah pil pahit yang harus kita hadapi. Namun, ini harus dilakukan dalam bentuk ketegasan untuk mengoreksi kesalahan di internal kami,” lanjutnya.

Sementara itu, laporan menyebut bahwa sebagian besar pemain judi online mampu menghabiskan hingga 70% gajinya untuk berjudi. Dibandingkan penghasilan mereka, penggunaan dana untuk judi online mencapai angka yang sangat tinggi. Jika dulu orang hanya menggunakan Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk bermain judi online, kini jumlah tersebut meningkat drastis.

Pakar keamanan digital, Cissrek Pratama Persada, menyebut sulitnya memberantas judi online di Indonesia tak lepas dari adanya oknum yang membekingi aktivitas ini. “Uang yang beredar dari judi online sangat besar, pasti ada oknum, bukan instansi, yang menjaga agar aktivitas ini tetap berjalan. Duitnya mengalir ke mana-mana, dan semua pihak terkait tahu, hanya saja enggan untuk berbicara terbuka,” ungkapnya.

Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital tidak bisa sendirian memberantas judi online. Semua instansi yang terlibat harus turut dibersihkan. “Presiden sudah memberi perintah, Menkomdigi sudah bergerak, dan Kapolri juga sudah memberikan arahan. Namun, kendala pemberantasan judi online ini harus dicari. Di mana letak bottleneck-nya? Supaya upaya ini bisa segera diselesaikan,” tegasnya.

Usai menetapkan 15 orang tersangka, pihak kepolisian kembali menetapkan dua tersangka baru yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Pemberantasan judi online ini diharapkan terus berjalan hingga tuntas.

Video menarik lainnya