Pegawai Komdigi diduga menerima Rp 8,5 miliar per bulan dengan melindungi 1.000 situs judi online agar tidak diblokir
Sepuluh pegawai Komdigi diduga menerima Rp 8,5 miliar per bulan untuk tidak memblokir 1.000 situs judi online
Kasus judi online Kementerian Komunikasi Digital menyeret 11 pegawai sebagai tersangka, diduga menerima imbalan untuk tidak memblokir situs ilegal
Kominfo mendukung pengusutan pegawai tersangka judi online, siap bantu polisi, dan tegaskan komitmen melawan perjudian dengan Pakta Integritas.
Penggerebekan judi online di Bekasi mengungkap 11 tersangka, termasuk staf Kominfo, dengan barang bukti belasan komputer server judi.
Pengungkapan sindikat judi online internasional oleh Polri berhasil sita aset Rp70 miliar. Penyelidikan melibatkan jaringan internasional dan tersangka WNA.
Penggerebekan kantor satelit judi online di Bekasi mengungkap 4.000 situs, dengan 1.000 situs dibina agar tidak diblokir.
Menteri Komdigi Meutya Hafid akan memecat 11 ASN terlibat judi online. Penggeledahan di kantor Komdigi ungkap penyalahgunaan wewenang.
Gaya hidup mewah Denden Imanuddin Salleh, pegawai Komdigi, terungkap dalam kasus judi online. Dari jam tangan mahal hingga wisata ke luar negeri.
Prabowo tanggapi kasus PNS Komdigi judi online dengan mendukung langkah polisi dan instruksi sterilisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Cerita Lengkap Kasus pegawai Kominfo judi online kembali mencuat setelah polisi menetapkan dua tersangka baru dalam kasus pembukaan blokir situs judi online yang melibatkan pegawai
Selebgram Wonogiri dengan 10.000 followers ditangkap polisi karena promosi judi online. Terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.
Penangkapan pegawai Kominfo terkait judi online melibatkan 12 staf. Satbor dan 3 tiktoker juga ditangkap atas promosi judi online.
Peran oknum dalam bisnis judi online mencuat. Gunawan Sadbor diduga memfasilitasi promosi judi melalui TikTok. Pemerintah dinilai abai mencegahnya.
Gunawan Sadbor diduga terlibat promosi judi online menggunakan TikTok. Polisi mengungkap peran akun live streaming dalam kegiatan ilegal ini.
Polres Sukabumi menetapkan Gunawan Sadbor dan Ahmad Supendi sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online di TikTok.
Presiden Prabowo berkomitmen dalam upaya pemerintah mengatasi judi online yang merugikan negara dan masyarakat.
Polda Jabar berhasil menangkap pengelola situs judi online Menang Hore, dengan pelaku menerima gaji Rp31 juta dari perusahaan di Kamboja
Polisi menetapkan 12 pegawai Komdigi sebagai tersangka dalam kasus situs judi online, termasuk oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Polri menampilkan uang sitaan senilai Rp 70 miliar dari kasus judi online yang melibatkan WNA China, dengan uang tunai pecahan Rp 50 ribu dan Rp
apolri bekerja sama dengan Menkomdigi untuk mengusut skandal pejabat judi di Komdigi, berjanji menindak tegas keterlibatan dalam praktik ini.
Edukasi melalui game inovatif dibuat untuk mencegah anak-anak dari paparan judi online, mencakup pelajar hingga santri di seluruh Indonesia.
Seorang ayah di Tangerang tega menjual bayinya seharga Rp15 juta demi bermain judi online tanpa sepengetahuan istrinya yang bekerja di Kalimantan.
Polisi ungkap penyalahgunaan wewenang pegawai Komdigi dalam kasus judi online, dua tersangka baru ditangkap, total tersangka kini 16 orang.
Prabowo memberikan respons terkait penangkapan karyawan Komdigi yang terlibat melindungi situs judi online, berkomitmen dukung penyidikan lebih lanjut.
Menteri Meutya Hafid berkomitmen melawan judi online. Apakah langkahnya mampu membasmi masalah ini hingga ke akarnya?
Ruko di Bekasi jadi markas judi online, warga sekitar mengungkap aktivitas sehari-hari pegawai yang tampak seperti kantor biasa.
Polisi ringkus 16 tersangka termasuk pegawai Kominfo yang melindungi situs judi online. Bagaimana skandal ini bisa terjadi? Simak lebih lanjut.
Menko Polkam bentuk desk prioritas judi online untuk pencegahan dan pemberantasan, memutus mata rantai akses demi keamanan digital.
Cerita Lengkap Menpan RB tindak tegas ASN terlibat judi online. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas telah menerbitkan surat
