Pelaku judi online diancam dengan hukuman yang berat, yaitu 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27

Mari kita bahas lebih dalam mengenai temuan mengejutkan terkait pejabat terlibat judi online dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membongkar praktik perjudian

Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di salah satu universitas di Kalimantan, filsuf Rocky Gerung melontarkan pendapat yang kontroversial. Beliau mengusulkan agar pemerintah Indonesia legalkan judi

Satgas Pemberantasan Judi Online, dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, siap menggelar tiga operasi besar dalam waktu dekat untuk memberantas praktik judi online di Indonesia.

Seorang bandar judi online internasional dikendalikan dari Kamboja, berinisial TCA berhasil diringkus oleh Polda Jawa Barat dan Polres Ciamis. Pelaku diketahui mengendalikan operasional situs judi

Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, mengungkapkan alasan mengapa para pelaku judi online tak ditahan. Menurut Wahyu, jika semua pelaku judi online yang mencapai 2,3 juta

Judi online merajalela! Judol telah menjadi momok menakutkan di Indonesia. Tak hanya masyarakat biasa, para pejabat pun tak luput dari jeratannya. Hal ini terungkap dalam

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Adang Daradjatun, mengungkapkan bahwa sebanyak 60 orang anggota DPR terlibat judi online. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya adalah anggota

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait aliran dana judi online dari Indonesia. PPATK menemukan bahwa aliran dana judi online ke

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengklaim keberhasilan besar dalam memberantas perjudian online. Dalam kurun waktu 23 April hingga 17 Juni 2024, Polri telah membongkar sebanyak

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memperingatkan masyarakat terkait top up judi online di minimarket. Dalam pertemuannya dengan Kapolri dan KSAD, Hadi menekankan pentingnya pengerahan Bhabinkamtibmas dan